SOAL-SOAL UJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 2014

I. Tipe Soal Benar Salah
A. Jumlah Soal :
25 soal (Soal No. 1 s/d 25)
B. Petunjuk Mengerjakan Soal :
- Pilih (B), pada setiap pernyataan yang saudara anggap Benar
- Pilih (S), pada setiap pernyataan yang saudara anggap Salah
C. Penilaian Jawaban :
- Apabila jawaban Benar mendapat nilai : 2 (dua)
- Apabila Salah/Tidak dijawab, mendapat nilai : 0 (nol)

Soal :

1. Apabila kepala daerah tidak setuju dengan usulan penetapan pemenang dari pokja ULP, dilakukan evaluasi.
2. Apabila terjadi keterlambatan pengumuman penetapan pemenang pelelangan dari jadwal semula, ULP menyampaikan kepada peserta, meminta kesediaan peserta untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dan jaminan penawarannya.
3. Dalam pelelangan umum pascakualifikasi dilakukan negoisasi teknis terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan.
4. Dalam pentapan pemenang pelelangan ketua pokja wajib minta pertimbangan kepada ketua ULP.
5. Dalam pengadaan langsung tidak perlu dibuatkan HPS
6. Dari hasil pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah pemaketan pekerjaan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan paket sehingga mendorong terjadinya persaingan sehat dan efisiensi.
7. Harga total kontrak untuk harga satuan dapat lebih tinggi dari harga yang tercantum dalam surat penawaran.
8. HPS Jasa konsultasi terdiri dari komponen biaya langsung personil. Biaya Langsung non Personil dan pajak pertambahan nilai (PPN).
9. Instruksi kepada para peserta pengadaan barang/jasa termasuk bagian yang harus diparaf oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pemenang. 
10. Jenis mata pembayaran dalam HPS sama dengan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan hargapada dokumen pengadaan barang/jasa.
11. Kesesuaian HPS paket-paket pekerjaan dengan kondisi nyata lapangan pada saat akan dilelangkan harus dikaji ulang.
12. Masa sanggah ialah 5 (lima) hari kerja sejak pengumuman pengambilan dokumen prakualifikasi.
13. Metode penyampaian dokumen satu sampul digunakan pada seleksi sederhana.
14. Pada perusahaan jasa konsultasi eksodus besar-besaran tenaga ahlinya dapat memperkecil kemungkinan perusahaan tersebut memenangkan seleksi.
15. Pekerjaan Pengadaan perlengkapan kantor yang terdiri dari atas pengadaan mebel, komputer dan kendaraan roda dua dapat dibuat dalam 3 paket meskipun setiap paket bernilai Rp 40 juta, karena hal ini tidak termasuk pemecahan paket untuk menghindari pelelangan.
16. Pekerjaan yang dalam RUP (Rencana Umum Pengadaan) dicantumkan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan dengan swakelola tidak perlu dibuat dalam kaji ulang RUP.
17. Persyaratan kualifikasi peserta pengadaan jasa konsultasi merupakan salah satu isi instruksi kepada peserta seleksi jasa konsultasi.
18. Proses pelaksanaan Pemilihan Langsung sama dengan proses pelaksanaan Pelelangan Umum Prakualifikasi dan KD tetap diberlakukan.
19. Rencana pemilihan penyedia barang/jasa mengacu kepada kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, dengan tidak memperhatikan batas akhir tahun anggaran.
20. Tim pelaksana swakelola menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan swakelola.
21. ULP dapat mengubah langsung spesifikasi barang/jasa yang diterima dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) apabila setelah dikaji ulang terhadap hal yang tidak wajar atau tidak efektif.
22. ULP membuka sampul penawaran awal setelah pembukaan penawaran bertanda "pengantian".
23. Untuk pekerjaan konstruksi dengan nilai dibawah Rp 200 juta tanggal SPMK dapat sama dengan tanggal pendatangan kontrak.
24. Untuk pengadaan barang, tidak diperlukan izin penggunaan lokasi pekerjaan.
25. Untuk seleksi umum dan seleksi sederhana dengan prakualifikasi dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen pemilihan.

II. Tipe Soal Pilihan Berganda

A. Jumlah Soal :
55 soal (Soal No. 26 s/d 80)
B. Petunjuk Mengerjakan Soal :
Pilih 1 (satu) jawaban yang saudara anggap benar dari 4 (empat) tempat jawaban yang tersedia : A atau B atau C
C. Penilaian Jawaban :
- Apabila jawaban Benar mendapat nilai : 3 (tiga)
- Apabila jawaban Salah/Tidak dijawab, mendapat nilai : 0 (nol)

26. Alamat pada sampul dokumen penawaran ada yang salah nama jalan dan ada yang salah nomornya. Kedua penawaran tersebut sebaiknya.

A. Digugurkan dua-duanya.
B. Yang nama jalannya salah digugurkan, yang lain tetap sah
C. Yang nomornya salah digugurkan, yang lain tetap sah.
D. Dua-duanya tetap di anggap sah.

27. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadinya pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, pokja ULP dan/atau pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka terhadap anggota pokja ULP dan PPK yang terlibat persekongkolan.

A. Diganti untuk melanjutkan proses evaluasi
B. Diganti dan dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana
C. Dilaporkan ke kejaksaan atas upaya korupsi yang dilakukan
D. Dipecat sebagai PNS 

28.  Berita acara pembukaan penawaran memuat :

A. Daftar penawaran yang lulus dan tidak lulus
B. Daftar urutan penawaran yang benar berdasarkan koreksi aritmatik
C. Pernyataan pelelangan gagal karena semua harga diatas HPS
D. daftar penawaran yang lengkap dan tidak lengkap

29. Dalam dokumen anggaran suatu kegiatan pelatihan secara swakelola dengan nilai Rp 200 juta terdapat penyusunan modul yang harus dilakukan oleh seorang konsultan perorangan senilai Rp 75 juta, maka penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang benar ialah.

A. Tim perencana tidak memasukkan gaji tenaga ahli perorangan dalam RAB karena ruang lingkup kegiatannya berbeda.
B. Tim perencana memasukkan gaji tenaga ahli perorangan dalam RAB sesuai dengan DIPA/DPA.
C. Tim perencana menyusun RAB tanpa memasukkan gaji tenaga ahli perorangan
D. Berdasarkan masukkan dari tim perencana, PPK mengusulkan kepada PA/KPA untuk melakukan revisi anggaran.

30. Dalam dokumen pengadaan, besaran nominal jaminan penawaran hanya ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen. Pernyataan berikut yang sesuai adalah :

A. Dokumen tersebut sudah benar.
B. Dokumen tersebut salah dan harus diperbaiki, seharusnya yang menetapkan nominal jaminan tersebut adalah ULP. 
C. Dokumen tersebut salah dan harus diperbaiki, seharusnya yang menetapkan nominal jaminan tersebut adalah PA/KPA. 
D. Dokumen tersebut sudah benar, tetapi seharusnya ditandatangani pula oleh ULP.